BAB II

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 14 November 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dibidang ketenagakerjan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kota Batam, Dinas tenaga Kerja Kota Batam (Disnaker) mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Dinas Tenaga kerja Kota Batam mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;

  2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian ;

  3. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan ;

  4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan dan produktivitas, bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja , dan bidang pengawasan ketenagakerjaan ;

  5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;

  6. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya ;

  7. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan;

  8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjan;

  9. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

  10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan urusan perencanaan fungsi penyusunan rencana, tata laksana, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian.

Uraian tugas tersebut meliputi :

    1. Menghimpun, dan mengkoordinasikan, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja;

    2. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksanan Dinas Tenaga Kerja;

    3. Mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga dinas;

    4. Menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat, dan penyelenggaan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;

    5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana-rencana program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan dinas;

    6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

  1. dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat terdiri dari :

  • Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

  • Sub Bagian Keuangan

  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

      1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

    1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanan dan Evaluasi;

    2. Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;

    3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dinas;

    4. Melaksanakan analisis dan penyajian data di bidang ketenagakerjaan;

    5. Mengelola system informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang ketenagakerjaan;

    6. Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;

    7. Menyususn rencana kerjasama dinas;

    1. Menyususn petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

    2. Menyususn ketatalaksanaan program dan kegiatan dinas;

    3. Melaksanakan pemantauan, dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

    4. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;

    5. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

    6. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;

    7. Menyusun laporan akuntabilitas kenerja dinas;

    8. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan;

    9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian Perencanaan dan Evaluasi, dan

    10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

      1. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dinas. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang penyimpanan bahan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

  1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;

  2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;

  3. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;

  4. Menyusun laporan keuangan dinas;

  5. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;

  6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan;

  7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan, dan

  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

    1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

    2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;

    3. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;

    4. Mengelola surat-menyurat dan kearsipan;

    5. Mengelola urusan rumah tangga;

    6. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran;

    7. Mengelola perpustakan;

    8. Melaksanakan Hubungan masyarakat;

    9. Mengelola perjalan dinas;

    10. Menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;

    11. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

    12. Melaksanakan pengembangan pegawai;

    13. Menyelenggarakan analisis jabatan;

    14. Mengelola tata usaha kepegawaian;

    15. Menganalisis beban kerja;

    16. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;

    17. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;

    18. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;

    19. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum dan kepegawaian;

    20. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

    21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

  1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan penempatan, perluasan kerja dan informasi pasar kerja.

  2. Untuk melenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja;

b. Merumuskan kebijakan teknis pendayagunaan tenaga kerja;

c. Menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang penempatan tenaga kerja;

d. Menyelenggaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penyuluhan, dan bimbingan jabatan;

e. Melaksanakan penempatan tenaga kerja antar kerja local, antar kerja antar daerah, dan antar kerja antar Negara;

f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bursa kerja swasta, pelaksana,praktek lembaga psikologi, tempat penampungan tenaga kerja Indonesia, lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja swasta, pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia, dan tenaga kerja warga Negara asing pendatang;

g. Melaksanakan pengembangan sektor informal dan usaha mandiri;

h. Melaksanakan pembinaan, pembentukan, dan pendayagunaan lembaga relawan, tenaga sukarela, dan tenaga kerja mandiri;

i. Melaksanakan dan mengembangkan sistem padat karya;

j. Melaksanakan pengendalian dan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendayagunaan tenaga kerja;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja, dan

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

      1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

      2. Seksi Perluasan Kerja.

c. Seksi Informasi Pasar Kerja.

  1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penempatan tenaga kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis penyediaan dan penempatan tenaga kerja;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyedia dan penempatan tenaga kerja;

d. Menyusun rencana kinerja dan penempatan kinerja penyediaan dan penempatan tenaga kerja;

e. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan dan fasilitasi peningkatan penempatan dan pemantauan tenaga kerja Indonesia;

f. Melaksanakan pengendalian bursa kerja swasta, praktek lembaga psikologi, lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja swasta, pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia, dan tenaga kerja warga Negara asing pendatang;

g. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyedia dan penempatan tenaga kerja;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

  1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

B. Seksi Perluasan Kerja

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang perluasan kesempatan kerja.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi perluasan kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;

d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengembangan dan perluasan kesempatan kerja ;

e. Melaksanakan pembinaan, pembentukan, dan pendayagunaan lembaga relawan, tenaga kerja sukarela dan tenaga mandiri;

f. Melaksanakan dan mengembangkan system padat karya;

g. Melaksanakan pembekalan, pemanduan, dan pembinaan perluasan kesempatan kerja;

h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perluasan Kerja; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Seksi Informasi Pasar Kerja

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang informasi pasar kerja.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas :

    1. Menyusunan rencana kegiatan Seksi Informasi Pasar Kerja.

    2. Menyusun kebijakan teknis penyediaan informasi pasar kerja;

    3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi pasar kerja;

    4. Menyusun rencana dan penetapan kinerja penyediaan informasi pasar kerja

    5. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan dan fasilitasi informasi pasar kerja;

    6. Menyelenggarakan pelayanan bursa kerja;

    7. Melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja dan bursa kerja;

    8. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyediaan informasi pasar kerja;

    9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Informasi Pasar Kerja; dan

    10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS

A. Bidang Pelatihan dan Produktifitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan penyelenggaraan peningktan kualitas dan produktivitas tenaga kerja..

B. Untuk menyenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas :

            1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktifitas;

            2. Merumuskan kebijakan teknis pelatihan dan produktifitas kerja;

            3. Menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

            4. Menyelenggarakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

            5. Melaksanakan pemberian bimbingan pelaksanaan pemagangan kerja dalam negeri;

            6. Melaksanakan pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

g. Melaksanakan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

h. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan jabatan dan antar kerja;

i. Melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja cacat,lanjut usia , dan wanita;

j. Menyelenggarakan bimbingan usaha tenaga kerja dan kelompok binaan;

k. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas, dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), Bidang Pelatihan dan Produktifitas terdiri dari :

a. Seksi Pelatihan Kerja

b. Seksi Instruktur dan Kelembagaan

c. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja.

  1. Seksi Pelatihan Kerja

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pelatihan kerja .

b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja;

d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pelatihan kerja;

e. Melaksanakan pemagangan kerja;

f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelatihan tenaga kerja; dan

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi pelatihan kerja; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

B. Seksi Instruktur dan Kelembagaan

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas pembinaan instruktur dan lembaga pelatihan serta pelayanan perizinan lembaga pelatihan/kursus swasta.

Untuk menyelenggaran fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),seksi instruktur dan Kelembagaan mempunyai tugas :

a. Menyusunan rencana kegiatan seksi instruktur dan kelembagaan;

b. Menyusun kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas dan instruktur dan kelembagaan tenaga kerja.

c. Menyiapkankan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kualitas instruktur dan kelembagaan tenaga kerja.

d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang peningkatan kualitas instruktur dan kelembagaan tenaga kerja;

e. Melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja;

f. Melaksanakan pemasaran program pelatihan;

g. Melaksanakan pemasaran hasil produksi dan lulusan pelatihan;

h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;

i. Memberikan layanan informasi pelatihan tenaga kerja;

j. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang peningkatan kualitas instruktur dan kelembagaan tenaga kerja;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi instruksi dan Kelembagaan; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang peningkatan produktifitas dan sertifikasi ketenagakerjaan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :

a. Menyusunan rencana kegiatan seksi produktifitas tenaga kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas dan produktifitas;

d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja,peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;

e. Melaksanakan peningkatan produktivitas tenaga kerja ;

f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan tenaga kerja warga Negara asing;

g. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

h. Melaksanakanmonitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi produktivitas Tenaga kerja;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

 

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN SYARAT–SYARAT KERJA

  1. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat –Syarat Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan, dan perlindungan ketenagakerjaan.

  2. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat kerja mempunyai tugas :

      1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat kerja;

      2. Merumuskan kebijakan teknis Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja;

      3. Menyusun rencana dan penetapan kinerja hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;

      4. Menyelenggarakan bimbingan penyelesaian Hubungan Industrial;

      5. Melaksanakan Pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan hubungan industrial;

      6. Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tingkat pemerantaraan;

      7. Menyiapkan bahan penetapan upah minimum;

      8. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja,

      9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja; dan

      10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

  3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat –Syarat Kerja terdiri dari:

      1. Seksi Bantuan Persyaratan Kerja dan Jaminan sosial

      2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.

      3. Seksi Hubungan Industrial Organisasi Pekerja dan Pengusaha.

A. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang persyaratan kerja dan jam inan sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1),seksi Persyaratan Kerja dan jaminan Sosial mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi Bantuan persyaratan kerja dan jaminan sosial.

b. Menyususn kebijakan teknis bantuan persyaratan kerja dan jaminan sosial;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bantuan persyaratan kerja dan jaminan sosial;

d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang bantuan persyaratan kerja dan jaminan sosial;

e. Melaksanakan bantuan persyaratan kerja dan jaminan sosial;ayak( KHL ).

f. Melaksanakan pembinaan lembaga kerjasama bipartite dan tripartite;

g. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bantuan persyaratan kerja dan jaminan sosial;

h Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi Bantuan Persyaratan Kerja dan jaminan Sosial; dan evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas persyaratan kerja dan jaminan sosial.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

B. Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan tenaga kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis penyelesaian perselisihan tenaga kerja;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan tenaga kerja;

d. Menyususn rancana kinerja dan penetapan kinerja di bidang penyelesaian perselisihan tenaga kerja;

e. Melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perselisihan tenaga kerja;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Seksi Hubungan Industrial Organisasi Pekerja dan Pengusaha

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang hubungan Industrial organisasi pekerja dan pengusaha

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Industrial Organisasi Pekerja dan Pengusaha mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;

b. Menyusun kebijakan teknis hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;

d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;

e. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;

f. Melaksanakan pembinaan lembaga kerja sama bipartite dan tripartite;

g. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang hubungan industrial organisasi pekerja dan pengusaha;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Hubungan Industerial organisasi pekerja dan pengusaha;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJJAAN

      1. Bidang Pengawasan ketenagekerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum bidang ketenagakerjaan.

      2. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas:

    1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;

    2. Merumuskan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hokum bidang ketenagakerjaan;

    3. Menyusun rencana dan penetapan kinerja di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hokum bidang ketenagakerjaan;

    4. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hokum bidang ketenagakerjaan;

    5. Menyelenggarakan bimbingan pencegahan kecelakaan kerja;

    6. Melaksanakan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja

    7. Melaksakan penyidikan dan penyidikan kecelakaan kerja

    8. Menyelanggarakan pengawasan norma ketenagakerjaan, norma kerja, norma pelatihan dan penempatan, norma perempuan, dan anak serta norma jaminan sosial tenaga kerja;

    1. Melaksanakan pembinaan usaha jasa keselamatan dan kesehatan kerja

    2. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

    3. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan kerja, norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penegakkan hokum bidang ketenagakerjaan;

    4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan ketenagakerjaan;

    5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

C. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan (2 ) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:

a. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Seksi Keselamatan Kerja

c. Seksi Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

A. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pembinan tentang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Norma kerja dan jaminan sosial Tenaga Kerja;

b. Menyusun kebijakan teknis bidang pengawasan dan pembinaan tentang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan pembinaan tentang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;

d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pengawasan dan pembinaan tentang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;

e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi teknis perlindungan tenaga kerja;

f. Melaksanakan penyilikan pelanggaran norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;

g. Melaksanakan pengawasan norma pelatihan, penempatan, wajib lapor ketenagakerjaan, upah, waktu kerja dan waktu istirahat, norma kerja wanita, tenaga kerja anak dan jaminan sosial tenaga kerja;

h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pebngawasan dan pembinaan tentang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

B. Seksi Keselamatan Kerja

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang keselamatan kerja.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan Kerja Mempunyai tugas.

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan Kerja;

b. Menyusun kebijakan teknis di bidang keselamatan kerja;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang keselamatan kerja;

d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja dibidang keselamatan kerja;

e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi teknis keselamatan kerja;

f. Melaksanakan bimbingan pencegahan kecelakaan kerja.

g. Melaksanakan pengawasan norma keselamatan kerja;

h. Melaksanakan pemeriksaan lingkungan kerja dan kecelakaan kerja;

i. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian keselamatan kerja;

j. Melaksanakan penyidikan pelanggaran norma keselamatan kerja;

k. Melaksanakan pembinaan kegiatan ahli kesehatan kerja;

l. Melaksanakan pembinaan usaha jasa keselamatan kerja;

m. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang keselamatan kerja;

n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Keselamatan Kerja; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan Ketenagakerjan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Seksi Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang hygiene perusahaan dan kesehatan kerja.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Hygiene Perusahaan kesehatan kerja;

b. Menyusun kebijakan teknis di bidang hygiene perusahaan dan kesehatan kerja;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang hygiene perusahaan dan kesehatan kerja;

d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang hygiene perusahaan dan kesehatan kerja;

e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi teknis di bidang hygiene perusahaan dan kesehatan;

f. Melaksanakan bimbingan kesehatan kerja;

g. Melaksanakan pengawasan norma kesehatan kerja;

h. Melaksakan pembinaan program sarana dan profesi hygiene perusahaan, ergonomi dan kesehatan kerja;

i. Mengadakan penelitian dan terapan hygiene perusahaan, ergonomi dan kesehatan kerja.

j. Melaksanakan penyidikan atas pelanggaran norma hygiene perusahaan dan kesehatan kerja;

k. Melaksanakan penyidikan atas pelanggaran norma kesehatan kerja

l. Melaksanakan pembinaan kegiatan ahli kesehatan kerja;

m. Melaksanakan pembinaan usaha jasa kesehatan kerja;

n. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang hygiene perusahaan dankesehatan kerja;

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya .

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Struktur Organisasi diatas menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standardisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan.

2.2SUMBER DAYA SKPD

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 14 Nopember 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam sebagai berikut :

No

STRUKTUR

A

KEPALA DINAS

1. SEKRETARIS, membawahi :

A

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

B

Sub Bagian Keuangan

C

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi;

A

Seksi Penempatan Tenaga Kerja

B

Seksi Perluasan Kerja

C

Seksi Informasi Pasar Kerja

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi;

A

Seksi Pelatihan Kerja

B

Seksi Instruktur dan kelembagaan

C

Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

4. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat kerja, membawahi;

A

Seksi Bantuan Persyaratan Kerja dan jaminan Sosial

B

Seksi Penyelesaian Perselisihan Tenaga kerja

C

Seksi Hubungan Industrial Organisasi Pekerja dan Pengusaha

5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi ;

A

Seksi Norma Kerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja

B

Seksi Keselamatan Kerja

C

Seksi Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah :

a. Pegawai Negeri Sipil : 62orang

b. Tenaga Harian Daerah : 1 orang

  1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

PNS PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

YANG MENDUDUKI JABATAN

NO

ESELON

FORMASI

TERISI

KURANG

JENIS KELAMIN

LK

PR

1

II/b

1

1

0

1

2

III/a

1

1

0

1

3

III/b

4

4

0

4

4

IV/a

15

15

0

4

11

JUMLAH

21

21

0

10

11

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Tenaga Harian Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 62 orang dan 1 orang Tenaga Harian Daerah dengan uraian sebagai berikut :

NO

PANGKAT / GOLONGAN

JUMLAH

JENIS KELAMIN

LK

PR

1

Pembina Utama MudaTk.I, IV/c

1

1

0

2

Pembina Tingkat I, IV/b

6

6

0

3

Penata Tk.I, III/d

8

6

2

4

Penata, III/c

8

6

2

5

Penata Muda Tk.I, III/b

9

4

5

6

Penata Muda, III/a

19

12

7

7

Pengatur Tk.I, II/d

0

0

0

8

Pengatur, II/c

3

1

2

9

Pengatur Muda Tk.I, II/b

3

3

0

10

Pengatur Muda, II/a

5

5

0

11

Tenaga Honor Daerah

1

1

0

JUMLAH

63

45

18

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan jumlah 63 orang, 21 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, maka jumlah staf non eselon hanya 42 orang, ini dirasakan masih kekurangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi di 5 bidang yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dengan perhitungan rata-rata masing masing bidang memiliki 6 staf.

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Dinas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Kota Batam berdasarkan Pendidikan

NO

PANGKAT /GOLONGAN

PENDIDIKAN

SD

SLTP

SLTA

D.II

D.III

S.1

S.2

1

Pembina Tk.I, IV/b

4

2

2

Pembina, IV/a

3

Penata Tk.I, III/d

3

4

4

Penata, III/c

1

6

5

Penata Muda Tk.I, III/b

1

8

6

Penata Muda, III/a

2

2

22

7

Pengatur Tk.I, II/d

8

Pengatur, II/c

3

9

Pengatur Muda Tk.I, II/b

1

10

Pengatur Muda, II/a

1

2

11

Tenaga Honor Daerah

1

JUMLAH

1

2

9

5

44

2

Catatan : Pegawai Pengawas : 23 orang

Pegawai Perantara : 4 orang

SARANA DAN PRASARANA

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

PER 31 DESEMBER 2011

NO

URAIAN

SATUAN

KUANTITAS

NILAI (Rp)

1

Tanah

2,034 m2

300 m2

Baik

1.245.099.865

2

Gedung dan bangunan

3 unit

Baik

534.262.345

3

Kendaraan roda 4

3 unit

2 unit Baik,

1 unit Rusak

226.950.000

4

Kendaraan roda 2

6 unit

6 unit Rusak

5

Peralatan dan perlengkapan kantor

645unit

426 unit Baik

219 unit Rusak

Jumlah

858.067.107

2.864.379.317

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyederhanakan sistim dan prosedur dan memperpendek waktu penyelesaian ,berdasarkan Keputusan Walikota Batam No. KPTS.163/HK/III/2009 tanggal 16 maret 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batam yang di pusatkan pada Pusat pelayanan perizinan usaha One stopService yang berlokasi di gedung Sumatra Promotion Centre yang mulai berlaku 8 Juni 2009.

ada 8(delapan) izin dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang dikeluarkan.al

1. Izin lembaga pelatihan kerja

2. Izin Operasional Penyedia jasa pekerja/buruh

3. Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta antar kerja lokal(AKL)

4. Izin pendirian perpanjangan lembaga pelatihan kerja swasta

5. Rekomendasi izin penampungan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS)

6. Rekomentasi Catering

7. Rekomentasi penggunaan pestisida

8. Perpanjangan izin penempatan tenaga kerja asing

Standar pelayanan Minimum (SPM) bidang Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturam Mentri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor.PER.04/MEN/IV/2011 tentang perubahan atas lampiran Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.15/MEN/X/2010 tentang Strandar Pelayanan Minimum.

Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketenagakerjaan ada 5 Jenis Pelayanan dengan 8 Indikator dan batas waktu pencapaian Tahun 2016

NO

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal

Batas Waktu Pencapaian (Tahun)

 

Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab

Indikator

Nilai

1

 

 

 

 

Pelayanan Pelatihan Kerja
        1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

 

75 %

2016

Dinas/Unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota

 

  2. Besaran tenaga kerja yag mendapatkan pelatihan kewirausahaan

60 %

2016 Dinas/unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota

3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

60 %

2016

Dinas/unit Ketenagakerja Prov, Kab/Kota

2

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan

70%

2016

Dinas/unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota

3

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)

50%

2016

Dinas/unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota

4

Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

50%

2016

Dinas/unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota

5

Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

1.Besaran Pemeriksaan Perusahaan

45%

2016

Dinas/unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota

2. Besaran Penguji Peralatan di Perusahaan

50%

2016

Dinas/unit Ketenagakerjaan Prov, Kab/Kota

Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sampai saat ini :

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

No

Uraian

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

1

Jumlah Pencari Kerja

40.033

34.987

28.972

33.270

30.769

2

Penempatan

9.508

14.411

12.515

10.996

14696

3

Pencari Kerja yang Dihapuskan

19.790

11.249

8.913

19.679

18.001

4

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Kedatangan

9 persh

6 persh

8 persh

7 persh

9 persh

4.090

3.846

5.335

1.333

3.060

5

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Pemulangan

6 persh

5 persh

6 persh

10 persh

12 pers

3.745

3.113

2.435

1.986

3.767

6

IMTA yang diterbitkan

1.157

1.390

2.691

2.826

BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

No

Uraian

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

1

Jumlah Perusahaan

2.906

3.277

3.648

4.006

4.351

Tk. WNI

252.667

240.509

261.285

260.891

288.318

Tk. WNA

3.464

3.347

4.490

5.081

5.108

2

Jumlah Wajib Lapor

1.016 persh

1.266persh

1.343 persh

1.329 persh

1337 persh

163.409 tk

188.183 tk

184.363 tk

175.501 tk

177.849 tk

3

Izin Kerja Malam Wanita

140 persh

163 persh

148 persh

141 persh

116 persh

71.500 tk

77.493 tk

74.023 tk

53.690tk

37.594 tk

4

Penyimpangan Waktu Kerja

420 persh

534 persh

543 persh

494 persh

393 persh

112.040 tk

134.395 tk

126.145 tk

104.189 tk

71.935 tk

5

Persh yang dibina

115 persh

187 persh

75 persh

111 persh

109 persh

6

Persh yg diperiksa

390 persh

402 persh

480 persh

490 persh

520 persh

7

Penyelesaian kasus Normatif

120 persh

102 persh

105 persh

104 persh

98 persh

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL & SYARAT-SYARAT KERJA

No

Uraian

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

1

Kasus PHI

99

183

235

162

164

2

Σ Tenaga Kerja

562

4.912

2.335

1.714

438

3

Serikat Pekerja

PUK

Angt

PUK

Angt

PUK

Angt

PUK

Angt

PUK

Angt

– F. SPSI

13

310

13

273

11

322

6

254

10

333

– SBSI

8

161

5

110

6

232

4

92

3

118

– Non Federasi

2

466

1

19

0

0

2

85

2

107

– F. SPMI

6

330

12

308

7

343

9

487

7

731

– SPN

0

0

5

77

5

1548

3

337

4

Peraturan Persh

134 buah

180 buah

181 buah

127 buah

109 buah

5

LKS bipartit

11

7

6

2

11

6

Tripartit

24

24

24

24

24

BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

No

Uraian

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

Pencari Kerja Yang Dilatih

340 org

639 org

694 org

964 org

140 org

1

– Dana APBD

100 org

95 org

90 org

20 org

60 org

2

– Dana APBN

240 org

544 org

604 org

  1. g

 

Tingkat Capaian Kinerja SKPD berdasarkan Sasaran Rentra 2006-2011

Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan serta Produktivitas tenaga kerja.

SASARAN:- Meningkatnya jumlah tenaga kerja dari 970 org -2090 org

Pelatihan yang telah dilaksanakan selama tahun 2006-2010 dari dana APBD II

NO

TAHUN

JUMLAH TK YANG DILATIH

DANA

1

2006

100 orang

Rp. 203.990.575,-

2

2007

95 Orang

Rp. 365.597.250,-

3

2008

90 Orang

Rp. 264.908.910,-

4

2009

20 Orang

Rp. 133.491.430,-

5

2010

60 Orang

Rp.150.295.900,-

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari 31.783 menjadi 39.703 orang

Melalui Pelaksanaan Bursa Kerja,Pembinaan IPK dan Penyuluhan LPTKS dari dana APBD II

NO

TAHUN

JULAH TK YANG DITEMPATKAN

DANA

1

2006

2.000 Orang

Rp. 393.347.375,-

2

2007

2.240 Orang

Rp. 571.737.375,-

3

2008

1.897 Orang

Rp. 324.382.095,-

4

2009

1.982 Orang

Rp. 308.746.275,-

5

2010

1.020 Orang

Rp. 287.927.045,-

Dari dana APBN tahun 2008 terserap 140 org dgn dana Rp. 141.220.000,-

-Tersedianya tenaga terampil yang bersertifikat 20 orang

Terlaksananya Bimtek sertifikasi tenaga terampil 20 org dengan dana bersumber darii APBD II sebesar Rp. 40.856.479,-

Program Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Norma Ketenagakerjaan

SASARAN : -Terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan terhadap 1.500 persh

No.

Tahun

Peusahaa yang mengikuti Sosialisasi

Dana

1

2006

300 perusahaan

Rp. 87.985.063,-

2

2007

150 perusahaan

Rp. 60.919.300,-

  • Terlaksananya survay KHL, penunjang operasional dewan pengupahan dan lembaga tripartite sebanyak 60 kali

Melalui dana APBD II

NO

TAHUN

SURVEY

DANA

1

2006

12 Kali

Rp. 400.000.000,-

2

2007

12 Kali

Rp. 111.249.200,-

3

2008

12 Kali

Rp. 114.283.010,-

4

2009

24 Kali

Rp. 250.240.250,

5

2010

12 Kali

Rp. 329.336.030,-

  • Terlaksananya P2K3 200 unit, ahli K3 terhadap 180 orang, tersedianya sertifikasi operator alat berat 200 orang

NO

TAHUN

JUMLAH TENAGA KERJA

DANA

1

2006

100 Orang

Rp. 145.085.500,-

2

2007

30 Orang

Rp. 54.250.000,-

3

2008

30 Orang

Rp. 75.450.000,-

4

2009

30 Orang

Rp. 75.649.000,-

  • Terlaksananya pembinaan terhadap 300 persh, pemeriksan terhadap 1.250 persh

Terlaksananya pembinaan melalui Bimtek Norma Kerja melalui Dana APBD II.

NO

TAHUN

JUMLAH PERUSAHAAN

DANA

1

2007

60 Perusahaan

Rp. 60.170.279,-

2

2009

60 Perusahaan

Rp. 83.431.220,-

Pengawasan/Pemeriksaan ke perusahaan melalui dana APBD II

NO

TAHUN

JUMLAH PERUSAHAAN YANG DIPERIKSA

DANA

1

2007

250 Perusahaan

Rp. 39.123.600,-

2

2008

150 Perusahaan

Rp. 24.950.000,-

3

2010

60 Perusahaan

Rp. 57.310.500,-

-Meningkatnya pembentukan sarana hubungan industrial LKS Bipartit dari 121 menjadi 180 bh, PP dari 666 menjadi 1332, PKB dari 91 menjadi 151 bh, dan SP 317 menjadi 236 bh

Terlaksananya Bimtek LKS Bipartit dan Bimtek PK, PP. PKB melalui dana APBN

NO

TAHUN

JUMLAH

DANA

1

2007

50 Unit

Rp. 20.950.000,-

2

2008

27 Unit

Rp. 20.750.000,-

  • Terselesaikannya 1.000 kasus perselisihan Hubungan Industrial

NO

TAHUN

JUMLAH KASUS

DANA

1

2006

200 Kasus

Rp. 94.098.500,-

2

2009

17 Kasus

Rp. 493.327.400,-

3

2010

10 Kasus

Rp. 81.608.000,-

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Kota Batam pada masa yang akan datang adalah :

  1. Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas perlu dipertimbangkan kedepan program-program pendidikan link and match dengan kebutuhan pasar kerja.

  1. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di kota Batam, harus dilakukan dengan peningkatan kualitas ketenagakerjaan melalui mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK ) yang sudah ada/membangun BLK. sehinggga pencari kerja dapat meningkatkan ketrampilannya melalui pelatihan di BLK.

  1. Dana Dekonsentrasi dari Departeman Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi RI hanya diberikan kepada daerah melalui UPT Balai Latihan Kerja, oleh karenanya Pemerintah Kota Batam diharapkan secepatnya membangun BLK .Kota Batam sejak Tahun 2010 tidak dapat lagi dana Dekonsentrasi terssebut.

  1. Melakukan Penyuluhan kepada Perusahaan agar melakukan Pelatihan secara mandiri bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi.

  1. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui lembaga Tripartit ,dengan meningkatkansistem koordinasi penanganan dan penyelesaian permasalahan Ketenagakerjaan serta tersedianya Pengadilan Hubungan Industrial di Kota Batam untuk penyelesaian kasus Hubungan Indusrtial yang 80% kasus PHI berasal dari tenaga kerja yang ada di Kota Batam yang padat Industri, agar biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berpekara tidak besar, sehingga penyelesaian secara cepat, tepat, adil dan murah bisa terwujud.

  1. Pemahaman terhadap undang-undang ketenagakerjaan antara lain seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat berdirinya atau berjalannya suatu Perusahaan, kurang terbinanya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja di suatu Perusahaan, yang berdampak timbulnya perselisihan Hubungan Industrial dan pemutusan Hubungan Kerja, serta penangan kasus yang masih dianggap lambat. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya sistim pembinaan dan lemahnya sistim pengawasan dan monitoring.

  1. Pembinaan dan memperdayakan pihak ke 3 seperti LKS Bipartit dan PUK di Perusahaan untuk berperan serta dalam menjaga iklim ketenagakerjaan di Perusahaan agar terciptanya Hubungan Industrial yang Hormonis dan berkeadilan.

  1. Tersedianya data one line untuk memudahkan Informasi Pasar Kerja, agar pencari kerja bias mengakses lowongan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

  1. Dengan mendorong pihak swasta untuk melakukan kegiatan Bursa Kerja, agar terciptanya penempatan tenaga kerja.

  1. Membuat MOU dengan Perusahaan yang ada di kota batam, agar dapat menempatkan tenaga kerja di Perusahaan sekurang-kurangnya 5-10 orang / bulan, agar pengganguran berkurang.

  1. Mengefektifkan pengawasan ketenagakerjaan dengan meningkatkan pembinaan terhadap fungsi organisasi yang membantu pengawasan di perusahaan seperti Panitia Pembinaan Keselamatan Kerja ( P2K3) serta Ahli K3 (K3) perusahaan serta perusahaan yang bergerak dibidang jasa pemeriksaan.

  1. Terpenuhinya ruangan yang refresentatif dan sarana prasarana yang memadai bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam.

Peluang yang dimiliki oleh Dians Tenaga Kerja kota Batam kedepannya adalah:

  1. Letak geografis Kota Batam yang strategis serta dikembangkannya Batam sebagai daerah industri, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan banyaknya Investasi ke kota Batam sehingga membuka lapangan kerja .

  2. Tingginya peran serta masyarakat terhadap pembangunan Kota Batam.

  3. Tingginya dukungan masyarakat dan media informasi terhadap pantauan kualitas pelayanan ketenagakerjaan.

  4. Percepatan pengembangan teknologi sebagai Digital Islands.

  5. Adanya komitmen yang kuat, menjadikan Kota Batam sebagai kota yang religius.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *